Malang Korupsi Berjamaah

Rekor MURI Korupsi Berjamaah

Sumber Gambar


Sungguh malangnya nasib kota Malang kali ini, orang-orang yang dipercaya untuk mewakili rakyat di parlemen malah mengkhiati rakyatnya sendiri. Bagaimana bisa parlemen dijalankan dengan hanya bersisakan 5 orang anggota beserta ketua didalamnya. Segala hal mengenai kinerja parlemen sudah dipastikan lumpuh sampai ada keputusan jelas dari kemendagri mengenai pengambilan sikap kedepannya.

Sebuah rekor baru berhasil dipecahkan oleh anggota DRPD Kota Malang, sebanyak 40 orang dari 45 anggota dewan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Mungkin ini patut dicatat oleh MURI sebagai pemegang catatan rekor di Indonesia untuk mencatat betapa bobroknya perwakilan rakyat di kursi panas gedung DPR. Sebenarnya korupsi berjamaah bukanlah hal yang baru bagi publik negeri ini, tempo hari hal serupa juga pernah terjadi di DPR Provinsi Sumatera Utara, namun tidak sampai melumpuhkan kegiatan parlemen.

Dugaan korupsi di kalangan anggota legislatif kota Malang ini berawal dari penyelidikan KPK terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan tahun anggaran 2015. Dalam penyelidikan pada bulan Agustus 2017 KPK telah menemukan bukti awal dugaan korupsi dan akhirnya kasus pun dinaikkan ke tingkat penyidikan. Setelah digeladah diberbagai tempat termasuk rumah walikota Malang periode yang lalu, akhirnya ditemukan bukti kemana saja dana itu mengalir. Sehari setelah penggeledahan KPK pun menetapkan sang walikota sebagai tersangka.

Apa jadinya negeri ini jika selalu diwakili atau dipimpin terus menerus oleh para pencuri yang mengklamufase diri seolah penyelamat ketika masa kampanye. Dengan posisi KPK yang terus menerus ditekan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan tugas terhadap pemberatasan korupsi, apakah akan ada suatu masa ketika Indonesia terbebas dari penjahat-pejahat berdasi. Jawabannya hampir mustahil untuk hal itu terlaksanakan, bahkan di tingkat aparatur sipil negara saja masih tercata sekitar 2000an lebih pengawai negeri sipil terpidana kasus korupsi masih aktif sebagai PNS, data tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Kembali lagi ke kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pencuri uang rakyat di kota Malang. Setelah 40 orang ditetapkan sebagai tersangka, apakah sisanya merupakan sosok suci nan bersih yang tidak tergiur terhadapa uang suap, jika ia mungkin kita bisa sedikit bertenang hati karena masih ada pejabat-pejabat kita yang mampu terhindar dari rayuan rupiah untuk mengkhianati rakyatnya. Namun nyatanya tidak demikian, menurut beberapa sumber yang berhasil dihimpun bahwa mereka yang tidak terkena alias bebas dari jeratan korupsi tersebut merupakan perwakilan-perwakilan rakyat yang menduduki kursi parlemen setelah korupsi berjamaah dilaksanakan.

Anggota dewan kota Malang yang terbebas dari kasus suap tersebut beberapa diantaranya merupakan pengganti anggota dewan sebelumnya yang lebih dulu menjabat. Mereka menduduki jabatan legislatif di DPRD Malang karena hasil PAW atau Pergantian Antar Waktu dari partai masing-masing, termasuk ketua DPRD kota Malang yang sekarang menjabat. Pergantian antar waktu dilakukan karena ada pejabat sebelumnya meninggal atau kententuan lain yang dilakukan oleh partai pengusung masing-masing. Jadi bisa dikatakan hampir disegala lini eksekutif dan legislatif kota Malang yang malang ini terlibat dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan kota Malang.

Entah sampai kapan negeri ini bebas dari orang-orang munafik yang haus akan kenikmatan duniawi dengan menipu dan membodohi rakyatnya sendiri. Tentu kita sangat berharap bahwa KPK dapat bekerja dengan lebih maksimal kedepannya dan membongkar segala lini yang terlibat dari kasus suap menyuap sehingga negeri ini bisa terbebas dari koruptor-koruptor yang berbau busuk, semoga tidak ada lagi orang-orang yang menekan KPK dalam menjalankan tugasnya yang mulia ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *